Omnibus Law Berdampak Positif untuk Penyiaran? Nanti Dulu

UU Ciptaker, alias Omnibus Law, resmi disahkan DPR. UU ini ternyata mengubah isi dari UU Penyiaran. Apa saja dampaknya bagi penyiaran di Indonesia?

omnibus law

DPR secara resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja, atau disebut juga Omnibus Law, menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020). Pengesahan ini dirasa seperti “kejar target”, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Bahkan saat proses pembuatannya pun, UU ini sudah ditentang oleh banyak pihak.

UU yang digadang-gadang bakal mempermudah investasi di Indonesia ini bisa dibilang sebagai program ambisius di masa pemerintahan kedua Presiden Jokowi.

Gimana nggak, UU ini mengubah isi dari berbagai UU sekaligus. Khusus untuk UU Cipta Kerja, ada beberapa UU yang terdampak. Mulai dari UU Ketenagakerjaan, UU Telekomunikasi, sampai UU Penyiaran.

Yup, ternyata UU yang menjadi landasan dasar penyiaran di Indonesia ini juga menjadi target dari UU Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker). Perubahan tersebut tertulis dalam Bab III (Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha) bagian ke-15 (Pos, Telekomunikasi, Penyiaran).

Masuknya UU Penyiaran ini disinyalir bakal berdampak positif karena bisa mempermulus migrasi sistem TV analog ke TV digital, atau yang dikenal sebagai “analog switch off“.

“Dalam klaster penyiaran ada sebuah terobosan besar, yang disebut ASO (Analog Switch Off), dimana semua lembaga penyiaran televisi terestrial yang menggunakan frekuensi harus migrasi ke teknologi penyiaran digital

Muhammad Farhan, Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi NasDem, dilansir dari Detik pada Rabu (7/10/2020).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, optimistis UU Ciptaker bisa berdampak bagus pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran.

“UU Cipta Kerja sangat mendukung program transformasi digital nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional.”

Menkominfo, Johnny G Plate, mengutip dari Detik pada Senin (5/10/2020).

Meski terlihat bagus, sebenarnya ada hal-hal yang tidak disorot dalam masuknya UU Penyiaran dalam UU Ciptaker. Hal-hal tersebut yang menjadi perhatian Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Dalam rilis persnya, AJI mengecam UU Ciptaker karena merevisi UU Penyiaran dengan ketentuan baru yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia penyiaran.

“Omnibus Law ini akan membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran”

tulis AJI di situs resminya, Rabu (7/10/2020).

Oleh karena itu, saya bersama rekan saya sesama pengamat TV, Kaliandra Kali, melakukan analisa terhadap dampak perubahan UU Penyiaran dalam UU Cipta Kerja.

Analisis ini menggunakan draf UU Ciptaker yang disinyalir dibahas dalam sidang paripurna DPR. Anda bisa membaca drafnya di sini. Adapun untuk UU Penyiaran, Anda bisa baca di tautan berikut ini.

Disclaimer: Sebelum dokumen resmi undang-undang diterbitkan, draf tersebut bisa saja bukan UU yang paling mutakhir. Suar Pemancar akan memperbarui tulisan ini beserta merilis analisis baru jika draf UU Ciptaker sudah resmi dirilis oleh DPR.

Stasiun TV boleh mendirikan radio, begitupun sebaliknya

Mengapa demikian? Karena UU Ciptaker menghilangkan kata “hanya” dalam pasal 16 ayat 1 UU Penyiaran. Pasal ini sebelumnya menegaskan bahwa pelaku usaha di bidang penyiaran radio hanya boleh bersiaran lewat radio. Begitupun pengusaha stasiun TV.

omnibus law
Perbandingan pasal 16 ayat 1 UU Penyiaran dengan perubahan dalam UU Ciptaker

Perubahan ini bisa menjadi peluang bagi stasiun radio untuk mendirikan stasiun TV, begitupun sebaliknya. Hal ini sangat berkaitan dengan sistem TV digital, dimana satu frekuensi bisa memuat beberapa channel TV dan radio.

Menghilangnya peran KPI dalam proses perizinan LPS

Dalam UU Ciptaker, stasiun TV dan radio baru hanya perlu mengurus izin usaha penyelenggaraan penyiaran (nama baru IPP) ke Pemerintah Pusat. Hal tersebut tertulis dalam perubahan UU Penyiaran pasal 33 ayat 1.

Nah, peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam tahapan perizinan stasiun TV dan radio baru tidak disebutkan dalam perubahan tersebut. Itu artinya, besar kemungkinan peran KPI dihilangkan.

omnibus law
Perbandingan pasal 33 UU Penyiaran dengan perubahan dalam UU Ciptaker

Padahal sebelumnya, stasiun TV dan radio baru wajib melakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan izin usaha penyiaran, mulai dari siaran uji coba, forum rapat bersama, dan evaluasi dengar pendapat (EDP).

Semua langkah tersebut melibatkan KPI sebagai pemberi rekomendasi ke Pemerintah melalui Kementerian Kominfo.

Bahkan, tahapan-tahapan itu juga menjadi tidak ada dalam UU Ciptaker. Kemungkinan, penjelasan lebih lanjut tentang pengurusan izin usaha penyiaran bakal tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Jika PP yang mengatur hal tersebut tidak kunjung terbit, maka akan beresiko adanya kekosongan hukum. Kita lihat saja dalam waktu 3 bulan ke depan sejak analisis ini terbit.

Izin usaha hanya “tiket masuk” nyemplung ke penyiaran

Dihapusnya pasal 34 UU Penyiaran dalam UU Ciptaker menjadi poin yang paling dikritisi oleh AJI. Mereka menganggap Omnibus Law dapat memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengatur penyiaran.

Ketentuan batas waktu izin penyiaran yang sebelumnya 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio, menjadi tidak ada. Ini menandakan, izin usaha penyiaran nantinya tidak punya masa kedaluwarsa.

omnibus law
Perbandingan pasal 34 UU Penyiaran dengan perubahan dalam UU Ciptaker

Meski begitu, ada pertimbangan yang bisa jadi melatarbelakangi dihapusnya pasal ini: masa berlaku IPP yang dikeluarkan oleh KPI pusat dan daerah yang tumpang tindih.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, IPP 15 stasiun televisi swasta nasional diperpanjang pada tahun 2016 lalu. Sedangkan, IPP prinsip (izin penyiaran tahap pertama) milik stasiun TV anggota jaringan di daerah kebanyakan baru disahkan menjadi IPP tetap – alias final – pada 2012.

Berarti, masa berlaku izin dari stasiun TV pusat jaringan (yang kebanyakan berada di Jakarta) dengan anggota jaringannya akan berbeda.

Contoh kasusnya, izin punya SCTV pusat di Jakarta berlaku sampai 2026. Sementara, izin jaringan SCTV di Surabaya berlaku sampai 2022. Jika SCTV tidak memperpanjang izin siarannya di Surabaya, maka stasiun TV itu tidak bisa mengudara di sana.

Nampaknya perubahan dalam Omnibus Law ini dilakukan untuk menyeragamkan izin siaran stasiun TV dan radio yang bersiaran nasional. Entah mengikuti jaringannya di daerah, atau mengikuti pusatnya di Jakarta

Tak hanya soal besarnya wewenang pemerintah dalam perizinan, pelanggaran dalam penggunaan izin usaha penyiaran berpotensi akan meningkat (dan dibiarkan) karena hilangnya pasal 34 ini.

Apakah hilangnya pasal ini akan ditambal oleh Peraturan Pemerintah? Kita tunggu saja.

Melegalkan pembelian saham LPS beserta izin usahanya

Konsekuensi dari dihapusnya pasal 34 UU Penyiaran adalah potensi maraknya pembelian saham stasiun TV atau radio beserta izin usahanya ke pihak lain.

omnibus law
Perbandingan pasal 34 UU Penyiaran dengan perubahan dalam UU Ciptaker

Hal ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Contohnya seperti kasus Spacetoon yang diakuisisi oleh NET pada 2013 lalu. Sampai sekarang, Spacetoon masih bersiaran walau hanya bisa disaksikan melalui TV berbayar dan parabola. Sedangkan, NET masih bersiaran menggunakan izin yang sebenarnya dimiliki oleh Spacetoon di daerah.

Hal tersebut dibuktikan dari nama perusahaan dari jaringan NET di daerah. Dalam daftar LPS yang izinnya sudah diterbitkan Kemenkominfo pada November 2017, NET di Bandung memiliki nama perusahaan PT Televisi Anak Bandung. Nama tersebut sebenarnya adalah nama jaringan Spacetoon di Bandung.

Praktek yang sama juga dilakukan NET di daerah-daerah yang memakai pemancar bekas Spacetoon. Meski begitu, NET telah mengubah nama perusahaan dalam izin siaran Spacetoon di Jabodetabek.

Pelanggaran dalam pengusaaan LPS oleh grup media tidak dihukum pidana

Siapa yang punya RCTI, MNCTV, dan GTV? MNC jawabannya.

Siapa yang punya SCTV dan Indosiar? Emtek jawabannya.

Lalu, siapa pemilik Trans TV dan Trans 7? Trans Media jawabannya.

Nah, ternyata kepemilikan stasiun TV oleh grup-grup media tersebut tidak dibenarkan dalam UU Penyiaran.

Mengapa? Karena semua stasiun TV nasional yang disebutkan di atas memiliki izin siaran untuk wilayah Jabodetabek. Sementara, UU Penyiaran hanya memperbolehkan kepemilikan satu stasiun TV atau radio dalam satu provinsi.

Aturan tersebut tertulis dalam pasal 58 UU Penyiaran. Nah, oleh Omnibus Law, aturan tersebut diubah. Sehingga, hukuman terberat jika melanggar aturan tersebut hanya pencabutan izin usaha penyiaran. Padahal sebelumnya, bisa dikenakan hukuman pidana atau denda.

Perbandingan pasal 58 UU Penyiaran dengan perubahan dalam UU Ciptaker

Selain itu, kepemilikan TV, radio, dan media cetak oleh grup media yang melebihi batas akan disanksi secara administratif tanpa hukuman pidana, seperti yang tertulis dalam perubahan pasal 57 ayat 1.

Perizinan LPS lebih dipermudah ketimbang LPB

Sepertinya dari tadi yang kita bahas hanya soal perizinan stasiun TV dan radio swasta, alias LPS. Lalu, gimana dengan perusahaan TV berbayar, alias lembaga penyiaran berlangganan (LPB)?

Di saat stasiun TV dan radio swasta baru hanya perlu mengurus izin usaha ke Pemerintah Pusat, pengurusan izin perusahaan TV berbayar masih harus ke KPI. Itu artinya, LPB baru masih harus melewati tahapan-tahapan seperti di UU Penyiaran yang melibatkan KPI.

Omnibus Law tidak mengubah banyak pasal terkait perizinan LBP *ehh LPB. LPB hanya dipermudah soal kepemilikan in-house channel sendiri tanpa harus melapor ke Pemerintah berdasarkan perubahan pasal 25 ayat 1, yang menghilangkan kata “hanya”.

omnibus law
Perbandingan pasal 25 ayat 1 UU Penyiaran dengan perubahan dalam UU Ciptaker

Blocking time selain iklan bakal disanksi

Ada yang menarik dalam perubahan pasal 55 ayat 1. Ada penambahan pasal yang dipermasalahkan, yaitu pasal 46 ayat 10. Dimana sebelumnya, pasal tersebut tidak dipermasalahkan.

“Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk
kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.”

pasal 46 ayat 10 UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Saya sempet kebingungan dengan maskud pasal 46 ayat 10 ini. Sampai saya berdiskusi dengan pengamat TV lainnya, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa maksud dari pasal ini adalah blocking time.

Bagi yang belum tahu, blocking time adalah waktu siaran yang disewakan untuk iklan. Contohnya seperti acara peluncuran smartphone baru dari Oppo dan Vivo, serta acaranya Ruang Guru, yang pernah “menduduki” hampir seluruh stasiun TV nasional Indonesia.

Promosi acara blocking time Ruang Guru di 11 stasiun TV | Fanpage Ruang Guru di Facebook

Nah, blocking time ini bisa aja digunakan oleh kepentingan selain iklan. Misalnya untuk kampanye politik. Hal inilah yang bakal disanksi dalam UU Penyiaran versi perubahan UU Ciptaker ini.

Sebenarnya, beberapa stasiun TV yang grup medianya terafiliasi dengan partai politik, biasanya menyamarkan blocking time acara parpol mereka dengan nama acara “Liputan Khusus” atau “Special Report”.

Pelanggaran pasal ini sebenarnya pernah terjadi saat TVRI menayangkan muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi keagamaan yang sudah dibubarkan oleh Pemerintah karena bertentangan dengan Pancasila.

Migrasi TV analog ke digital di Indonesia menjadi jelas

Hal ini bisa dibilang kabar baik dari masuknya UU Penyiaran ke Omnibus Law. Proses migrasi TV digital yang sudah lama terkatung-katung akhirnya menemui titik terang.

UU Ciptaker menambah pasal 60A pada UU Penyiaran, yang intinya memberi jalan bagi Indonesia untuk migrasi ke TV digital paling lambat 2 pada tahun 2022. Dimana proses pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menanggapi hal ini, AJI menilai seharusnya migrasi digital diatur negara pada tingkat undang-undang. Bagi mereka, migrasi digital bukan semata-mata hanya peralihan teknologi, tetapi juga perubahan tata kelola penyiaran.

Kesimpulan

Masuknya UU Penyiaran dalam UU Ciptaker tidak bisa dibilang berdampak positif sepenuhnya. Dampak-dampak yang dapat terjadi diantaranya:

  1. Mudahnya pengurusan izin stasiun TV dan radio swasta baru, walau harus mengorbankan peran KPI dalam prosesnya.
  2. Potensi banyaknya pelanggaran oleh pemegang izin usaha penyiaran, karena larangan-larangan yang sebelumnya tertulis dalam UU Penyiaran menjadi tidak ada.
  3. Praktek penguasaan beberapa stasiun TV dan radio oleh grup media tidak berujung hukuman pidana, melainkan pencabutan izin siaran.
  4. Sanksi akibat pelanggaran blocking time untuk keperluan selain iklan menjadi jelas.
  5. Migrasi TV digital akan terlaksana paling lambat pada tahun 2022.

Semua analisis yang ada di tulisan ini bukanlah kesimpulan yang mutlak, mengingat adanya Peraturan Pemerintah yang mendampingi perubahan UU Penyiaran dalam UU Ciptaker. Sehingga, artikel ini akan mengalami pembaruan informasi saat PP yang dimaksud resmi dikeluarkan.

Sebenarnya, ada beberapa poin perubahan UU Penyiran yang tidak ditulis dalam artikel ini. Anda bisa melihat analisis lengkapnya melalui tautan berikut ini.

Tulisan terkait

Mungkin kamu pengen baca ini juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *