Inikah Saatnya Berhenti Berharap pada TVRI?

Pertanyaan tersebut muncul setelah TVRI ditinggal oleh Helmy Yahya dan rekan sejawatnya, dan publik khawatir kinerja TV publik itu kembali mundur.

Februari lalu, saya bersama 2 teman saya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus yang menimpa keduanya. Kami diterima oleh 2 orang penyidik. Setelah kronologi kasus dijelaskan, satu teman saya dibimbing oleh penyidik dalam menuliskan form laporan. Sembari menunggu, kami diajak ngobrol oleh penyidik satunya.

Penyidik itu menanyakan hubungan kami. Kami memperkenalkan diri sebagai sesama pengamat televisi. Penyidik tersebut tiba-tiba bertanya: “Menurut kamu, TVRI jaman Helmy Yahya lebih bagus atau sama aja kayak sebelumnya?”

Pertanyaan tersebut memantik diskusi sebentar soal TVRI. Saat diskusi, penyidik itu berkata “Gara-gara Liga Inggris, saya jadi nonton TVRI lagi.”

Mungkin, kamu juga ada yang sependapat dengan penyidik tersebut. Hal itu sangat wajar, karena kita semua tahu gimana kondisi TVRI sebelum Helmy Yahya menjabat sebagai Direktur Utama. “TV-nya orang tua”, “tampilannya burem”, “TV jadul”, dan kalimat-kalimat negatif lainnya, seakan menjadi “ciri khas” yang orang-orang ingat saat mendengar kata TVRI.

Tak hanya itu, TVRI pernah beberapa kali bermasalah. Mulai dari hasil iuran TV di Orde Baru yang dipakai sebagian untuk kepentingan perusahaan keluarga Cendana, kasus korupsi, hingga kisruh Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi. Eh ternyata, masalah terakhir muncul kembali di era Helmy Yahya.

Helmy Yahya bersama jajaran direksi lainnya, bisa membuktikan bahwa TVRI bisa terbangun dari “tidur panjangnya” untuk bersaing dengan stasiun TV swasta. Hal tersebut mereka lakukan bersama karyawan TVRI di seluruh Indonesia selama 2 tahun lebih.

Dalam tulisan saya sebelumnya tentang TVRI, mereka benar-benar berupaya hingga ke level daerah. Tak hanya ikhtiar di dalam negeri, mereka juga mulai menyambung kembali kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri.

Hasilnya sudah kita lihat sendiri. Tayangan TVRI di era Helmy Yahya (kita singkat saja menjadi HY) menjadi lebih variatif, terutama pada acara olahraga. TVRI menjadi official broadcaster beberapa pertandingan bulutangkis, Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, Carabao Cup, hingga yang paling fenomenal: tentu saja Liga Inggris.

Saking fenomenalnya, liga sepak bola terpopuler dunia itu dijadikan alasan oleh Dewan Pengawas untuk memecat Helmy Yahya dari kursi Direktur Utama. Liga Inggris dianggap “berpotensi gagal bayar seperti kasus PT Jiwasraya”. Begitulah kata Pamungkas Trishadiatmoko, anggota Dewan Pengawas Koordinator Bidang Program dan Berita TVRI dalam rapat yang digelar Komisi 1 DPR pada 21 Januari 2020.

Kisruh TVRI pun memasuki babak baru. Rekan sejawat HY di TVRI, diantaranya Apni Jaya Putra, Isnan Rahmanto, dan Tumpak Pasaribu, ikut diberhentikan oleh Dewan Pengawas pada Maret lalu. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan HY.

2 bulan kemudian, Dewan Pengawas memilih Iman Brotosuseno, sebagai Direktur Utama pengganti HY. Sebagian khalayak mempertanyakan keputusan tersebut. Salah satunya soal jejak digital Iman di akun Twitternya yang mengandung unsur “pemersatu bangsa” tapi tidak berkaitan dengan slogan TVRI sekarang sebagai “media pemersatu bangsa.”

Beberapa pihak juga mempermasalahkan rekam jejak Iman yang pernah berhubungan dengan partai politik dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Hmmm kita gak akan bahas lebih jauh soal ini.

Helmy Yahya bukannya tak melawan. Raja Kuis Indonesia itu sempat mengajukan gugatan hukum atas pemecatan dirinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada bulan April, tetapi tiba-tiba dicabut sebulan kemudian. Salah satu alasannya karena HY tidak akan bisa bekerja seperti sediakala jika kembali ke TVRI. “Saya masih akan bertemu empat Dewan Pengawas yang jelas sudah memberhentikan saya, saya tidak akan pernah kerja maksimal,” kata HY dikutip dari Tempo.

Sepanjang 2 tahun terakhir ini, respon publik terhadap TVRI perlahan berubah. Terlebih setelah stasiun TV tertua di Indonesia itu melakukan rebranding. Banyak pihak yang mulai berharap TVRI menjadi oase di tengah surutnya kualitas acara TV di Indonesia saat ini. Kepemimpinan HY di TVRI dinilai sebagai yang terbaik sepanjang stasiun TV yang hampir berusia 58 tahun itu mengudara.

Pamitnya HY dan beberapa rekan sejawat akibat kisruh internal di gedung pemancar Senayan, membuat saya dan kita semua bertanya-tanya. Inikah saatnya kita untuk berhenti berharap pada TVRI?

Jawabannya TIDAK. Ada dua alasan.

TVRI adalah TV Publik

Pertama, saat ini TVRI berstatus lembaga penyiaran publik (LPP). Singkatnya, TVRI sekarang adalah stasiun TV yang melayani publik. Itu artinya, saya, kamu yang baca tulisan ini, dan juga masyarakat Indonesia, adalah pihak yang harus mengawasi kinerja TVRI dalam melayani kepentingan kita.

Kita boleh saja bodo amat dengan tingkah laku stasiun TV swasta nasional yang hampir semuanya dimiliki oleh pengusaha merangkap politikus. Namun untuk TVRI, kita tak boleh melakukannya.

Ingat, salah satu sumber dana TVRI berasal dari APBN, yang artinya juga dibayar oleh publik. Maka, kita sebagai publik berhak mendorong TVRI agar menjalankan tugasnya sebagai TV publik dengan baik.

Sebentar, emangnya TV publik itu apaan sih?

Merujuk pada literatur berjudul “Public broadcasting: why? how?” yang dimuat di pustaka digital Unesco, TV publik, atau istilah umumnya penyiaran publik adalah media siaran di mana semua warga negara dianggap setara dalam mengakses informasi, pendidikan, dan hiburan yang berkualitas.

Sebuah riset menunjukkan, bahwa TV publik seharusnya bisa menyajikan acara-acara yang lebih bermutu ketimbang TV swasta. Hal tersebut bisa terwujud jika TV publik tersebut bebas dari tuntutan pasar (alias rating) dan kepentingan politik.

Sebagai sektor publik yang dananya disokong negara, TV publik juga dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan antara mereka yang memiliki akses lebih dalam pendidikan dengan mereka yang tidak memiliki akses pendidikan yang mumpuni.

Warisan Positif

Kedua, warisan positif yang sudah disiapkan oleh HY dan rekan sejawatnya. Saya tidak akan membicarakan soal polarisasi yang muncul akibat kisruh HY dengan Dewas. Saya hanya ingin bicara soal apa yang ditinggalkan oleh mereka.

HY dan Apni Jaya Putra pernah memaparkan “warisan” mereka selama di TVRI dalam acara “GoodTalk Offline Session: Di Balik Layar Transformasi TVRI”, pada 9 Oktober 2019 lalu. Mereka memetakan lima improvement area agar TVRI bisa bangkit kembali. Kelimanya adalah reformasi birokrasi, tata kelola keuangan, content dan rebranding, peningkatan penerimaan BNPB, serta modernisasi peralatan penyiaran dan pemancar.

Rebranding bukan cuma ganti logo tapi juga cara kerja,” kata Apni, dikutip dari Good News from Indonesia.

Yup, cara kerja. Inilah yang membuat TVRI selama ini lambat untuk beradaptasi. Di saat stasiun TV lainnya menelurkan beberapa acara variatif yang digemari pemirsa, TVRI sebelum era HY masih berada di “zona nyaman” karena lebih banyak ditonton oleh generasi tua.

Bicara soal kinerja, saya sendiri pernah melihat gimana pemberitaan TVRI saat saya magang di sana. Mereka mulai “gercep” saat ada peristiwa yang dibuat Breaking News-nya. Mereka mencontoh salah satu stasiun TV berita yang pernah menjadi tempat salah satu direksinya bekerja. Kalian mungkin udah tau stasiun TV yang saya maksud hehe….

Apakah cara kerja yang sudah diubah ini bakal dipertahankan setelah HY dan rekan sejawatnya pamit dari TVRI? Mungkin masih ada yang mempertahankan, tetapi bisa saja ada yang tidak. Saya tidak ingin berasumsi terlalu jauh.

Gimana kita ngawasinnya?

Lantas, apa cara yang bisa kita lakukan untuk mengawasi kinerja TVRI?

Baiklah. Saya tahu kalian pesimis dengan perkembangan TVRI ke depan setelah mengetahui rekam jejak Dirut pengganti yang sekarang menjabat. Tapi, jangan sampai alasan itu membuat kita jadi tidak peduli lagi dengan TV publik ini.

Justru, inilah saatnya bagi kita untuk mulai peduli dengan stasiun TV publik ini. Remotivi, lembaga pemantau media, menilai perbincangan soal kisruh TVRI yang terjadi akhir-akhir ini harus menjadi momentum untuk membicarakan masalah penyiaran publik dengan lebih serius dan berkualitas.

“Media perlu lebih menyajikan konteks yang lebih besar dan membingkai kasus ini sebagai isu publik, bukan sebatas konflik internal yang seolah tak bisa dicampuri,” tulis Remotivi dalam tulisannya.

Sebagai publik yang dilayani, cara yang sudah pasti bisa kita lakukan untuk mendukung sekaligus mengawasi TVRI adalah dengan menonton siarannya. Gimana caranya kita bisa mengawasi kinerjanya kalau kita sendiri ga nonton langsung kan?

Iman Brotosuseno sendiri sudah berikrar akan fokus bekerja di TVRI. Meski sebenarnya penunjukan Iman sebagai Dirut dipermasalahkan oleh DPR RI (selaku yang melantik Dewan Pengawas), tapi semuanya sudah terjadi. HY sudah mengatakan ingin hidup tenang dan fokus pada “new normal”-nya, begitupun dengan mantan rekan sejawatnya yang sudah diberhentikan Dewas.

Setidaknya, kita sudah punya patokan jelas dalam mengawasi TVRI. Sejarah sudah mencatat bahwa TVRI pernah terbangun dari tidur panjangnya agar kembali menunaikan amanahnya sebagai TV publik.

Siapapun dirut-nya, TVRI tetap memiliki tugas yang sama: menyajikan informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan. Dan tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk karyawan TVRI yang lama pengabdiannya ada yang lebih lama ketimbang Dirut yang hanya lima tahun.

Tulisan terkait

Mungkin kamu pengen baca ini juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *