Ide “Satu E-KTP” Sandiaga Uno Bisa Terwujud, Asalkan….. (2)

Ada kekhawatiran seorang pengguna Twitter jika ide Sandiaga tersebut diterapkan. Gimana caranya agar kekhawatiran itu bisa teratasi jika Sandiaga terpilih nanti?

Ide “Satu E-KTP” yang Sandiaga Uno paparkan saat Debat Pilpres hari Minggu (17/3/2019) lalu sekilas merupakan terobosan baru dalam administrasi kependudukan. Meski ternyata, ide tersebut juga pernah terpikirkan oleh Ditjen Pajak lewat program Kartin1, yang mandek sampai sekarang. Namun, ada masalah lain yang perlu dibenahi agar penerapan ide tersebut bisa berjalan tanpa hambatan, yaitu birokrasi administrasi kependudukan dan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni.

Perbaikan Birokrasi Administrasi Kependudukan

Kumpulan twit dari pemilik akun @hotradero memantik perdebatan warganet di jagat Twitter. Twit pertamanya mempermasalahkan tertundanya layanan pemerintahan akibat E-KTP si pemilik hilang jika ide Sandiaga tersebut nantinya diterapkan. Lamanya pengurusan berkas-berkas pengganti menjadi poin permasalahan dari twit tersebut.

Bisa jadi, anggapan tersebut muncul karena banyaknya keluhan soal waktu penerbitan E-KTP baru oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang bervariasi di tiap daerah.

Seharusnya, proses penggantian E-KTP karena rusak atau hilang di Disdukcapil dilakukan selama 14 hari kerja. Standar tersebut berlaku di semua Disdukcapil yang ada di Indonesia. Dari penelusuran saya di situs resmi Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Makassar, standar tersebut sudah diberlakukan di kedua instansi tersebut.

Namun faktanya, banyak pengguna Twitter lainnya yang mengeluhkan lamanya waktu penggantian E-KTP di beberapa daerah, bahkan sampai berbulan-bulan. Curhatan “warga” Twitter tersebut meramaikan kumpulan twit @hotradero yang saya bahas di awal bagian ini.

Saat artikel ini dibuat, saya sendiri juga masih menunggu blangko pengganti E-KTP saya yang rusak dari Disdukcapil Kota Bandung. Menurut pegawai kantor kecamatan, blangko tersebut bisa diambil setelah 14 hari kerja.

Jika ide Sandiaga akan diterapkan dan pelaksanaannya mirip dengan program MyKad Malaysia, itu berarti layanan pemerintah lainnya yang sifatnya penting, salah satunya BPJS Kesehatan, tidak bisa diakses sementara oleh penduduk yang E-KTP-nya hilang atau rusak. Layanan baru bisa diakses kembali jika blangko E-KTP pengganti sudah diterbitkan oleh Disdukcapil.

Baca juga bagian 1 dari artikel ini.

Maka, tantangan selanjutnya sudah menanti bagi pemerintah: memperbaiki birokrasi adminstrasi kependudukan. Hal tersebut harus dilakukan, meskipun ide “Satu E-KTP” nantinya belum dilaksanakan.

Agar semakin menarik, rakyat Indonesia bisa menambah kesulitan tantangan di atas dengan pertanyaan berikut: “Bisakah blangko E-KTP baru atau pengganti diterbitkan dalam waktu satu hari kerja saja, seperti halnya saat kita membuat kartu ATM di bank?”

MyKad di Malaysia saja mulai 1 April 2018 lalu sudah bisa diterbitkan dalam waktu 45 menit setelah pengajuan, melansir The Star. Level tantangan pun bertambah lagi.

Pembangunan “Infrastruktur Langit” yang Mumpuni

Dalam kumpulan twit @hotradero sebelumnya, ada juga solusi yang ditawarkan, yaitu penggunaan database biometrik tersentralisasi. Tetapi menurut si penulis twit, hal tersebut membutuhkan infrastruktur internet yang memadai dan penggunaan teknologi komputasi awan (cloud computing).

Jika melihat fakta yang ada, opini tersebut bisa jadi akan segera terwujud. Sekarang ini, beberapa proyek telekomunikasi sedang digarap oleh negara kita. Bahkan, pada debat Pilpres ketiga hari Minggu lalu, K.H. Ma’ruf Amin, calon wakil presiden nomor urut 01, menyinggung soal pembangunan “infrastruktur langit”, alias infrastruktur telekomunikasi, yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo.

“Kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, infrastruktur udara, dan infrastruktur langit. Infrastruktur langit itu adalah melalui Palapa Ring,” ujarnya saat itu.

Palapa Ring yang beliau maksud, adalah proyek infrastruktur telekomunikasi menggunakan teknologi serat optik yang akan dibentangkan sepanjang 36.000 kilometer dan menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Proyek ini bertujuan membangun jaringan yang lebih efisien dan mencakup wilayah seluruh Indonesia sampai ke pelosok daerah.

Pembangunan proyek tersebut dibagi dalam tiga wilayah atau tiga paket, mencakup Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. Konstruksi fisik dari Paket Barat dan Paket Tengah sudah mencapai 100%, sedangkan Paket Timur progresnya sudah 73%.

Mengutip Antara, Anang Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, memperkirakan Palapa Ring Paket Timur akan selesai dibangun pada Juni 2019. Lalu, uji coba dilakukan selama sebulan. Dan pada bulan Juli, sudah bisa digunakan.

Tak hanya jaringan internet serat optik, Indonesia juga sebentar lagi akan memakai satelit berteknologi high throughput satellite (HTS), yang bisa menyediakan jaringan internet pita lebar atau bandwidth dengan kapasitas 15 Gbps (Gigabit per second), atau tiga kali lipat dibandingkan kemampuan satelit konvensional.

Pada 21 Februari lalu, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) meluncurkan Satelit Nusantara Satu dari Cape Canaveral, Florida, AS. Peluncuran satelit itu menggunakan roket Falcon 9 milik perusahaan yang didirikan Elon Musk, SpaceX. Satelit Nusantara Satu menjadi satelit Indonesia pertama berteknologi HTS.

Jika kedua “infrastruktur langit” tersebut sudah bisa digunakan, diiringi dengan penggunaan cloud computing di ranah pemerintahan, maka penerapan ide “Satu E-KTP” bisa dilakukan secara optimal di seluruh wilayah di Indonesia.

Jadi, jika ide “Satu E-KTP” Sandiaga hendak diwujudkan, terlepas siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih di Pilpres 17 April nanti, pemerintahan selanjutnya harus melakukan hal sebagai berikut:

  • penggantian E-KTP dengan kartu yang spesifikasi teknisnya lebih mumpuni;
  • melanjutkan pengembangan program Kartin1 yang sudah digagas oleh Ditjen Pajak;
  • terjalinnya kerjasama antara instansi-instansi terkait yang akan memanfaatkan single identity number E-KTP;
  • mengatasi persoalan birokrasi administrasi kependudukan;
  • serta memaksimalkan penggunaan infrastruktur telekomunikasi – alias “infrastruktur langit” – yang saat ini akan selesai dibangun.

Tulisan terkait

Mungkin kamu pengen baca ini juga

1 Comment

  1. Inisih kita mau maju aja, malah ditahan sama pejabat2 yg korupsi kan. Mudah2an kedepannya ada pemerintah yg mau lanjutin proyek ini nih, kalau engga mau setebel apalagi dompet kita sama kartu2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *