Ide “Satu E-KTP” Sandiaga Uno Bisa Terwujud, Asalkan….. (1)

Sekilas, ide tersebut adalah terobosan baru. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu disiapkan agar ide cawapres nomor urut 02 itu bisa terwujud…

Sandiaga Uno, calon wakil presiden nomor urut 02, berjanji akan mengintegrasikan semua layanan pemerintah dan kebutuhan masyarakat dalam satu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) jika dia terpilih nanti. Janji tersebut dipaparkan dalam Debat Pilpres yang digelar pada hari Minggu (17/3/2019) di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk semua layanan pemerintah, kita tidak ingin merepotkan negara, memberatkan negara dengan kartu-kartu lain,” ujar Sandiaga ketika memberikan pernyataan penutup debat.

Sandiaga juga mengatakan, e-KTP memiliki single identity number, yang seharusnya bisa dipakai untuk berbagai program pemerintah. “Semua fasilitas layanan baik ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua Rumah Siap Kerja, bisa diberikan. PKH (Program Keluarga Harapan) kita akan tambah jadi PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini,” kata Sandiaga dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, dari laporan Viva pada tahun 2013, Gembong S Wibowanto, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Program Penelitian dan Perekayasa E-KTP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), juga pernah mengucapkan hal yang sama.

Gembong mengatakan, teknologi E-KTP ke depannya akan diperbaharui untuk mengoptimalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik secara elektronik.

“Nantinya, teknologi kartu pintar pada E-KTP memiliki multifungsi, seperti dapat digunakan untuk Jaminan Kesejahteraan Sosial, kartu subsidi BBM, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Debet, dan fungsi-fungsi lainnya,” ujar Gembong.

Jadi, sebenarnya ide “Satu E-KTP” Sandiaga Uno bisa diterapkan jika dirinya dan Prabowo Subianto terpilih pada 17 April nanti. Asalkan, beberapa hal yang berkaitan dengan ide tersebut berjalan dengan baik. Mulai dari spesifikasi teknis dari E-KTP, birokrasi dalam administrasi kependudukan, serta pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Spesifikasi Teknis E-KTP Perlu Di-Upgrade

Mari kita mengenal dulu teknologi yang digunakan dalam E-KTP, yaitu teknologi kartu pintar atau Smart Card. Smart Card Basics menjelaskan definisi smart card sebagai “sebuah kartu plastik yang disematkan chip komputer – bisa berupa memori atau mikroprosesor – agar dapat menyimpan dan mengirim data. Data dari kartu tersebut bisa diambil lewat alat pembaca (reader)”.

Setiap smart card memiliki spesifikasi teknis yang harus diperhatikan agar data di dalamnya bisa terbaca. Spesifikasi teknis tersebut sangat berkaitan dengan alat pembaca kartu yang digunakan. Biasanya, spesifikasi teknis dari sebuah smart card tergantung dari fungsi kartu itu sendiri. Jika diperuntukkan untuk menyimpan data yang bersifat rahasia – seperti data kependudukan -, maka fitur keamanan perlu ditanamkan ke dalam kartu.

Spesifikasi teknis dari E-KTP sendiri telah diatur dalam Permendagri No. 06 Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011. Permendagri tersebut memuat beberapa patokan teknis dalam pembuatan blangko kartu E-KTP, mulai dari bahan lapisan penyusun kartu, fitur keamanan yang digunakan, kapasitas memori penyimpan data, daya tahan penyimpanan data (data retention), dan lainnya.

Chip Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) di E-KTP minimal memiliki kapasitas penyimpanan data sebesar 8 kb (kilobit). Kapasitas tersebut belum termasuk besaran data sistem yang dimasukkan ke dalam chip oleh produsen chip.

Besaran kapasitas tersebut cukup untuk menyimpan biodata, tanda tangan, pas photo, dan kode keamanan (berupa tanda tangan digital, minutiae sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri penduduk yang bersangkutan), yang besar ukuran datanya tidak sampai 5 kb.

Sedangkan, data retention-nya sendiri paling singkat 10 tahun. Hal tersebut sudah diuji oleh Sentra Teknologi Polimer BPPT di Puspiptek Serpong dan sudah dinyatakan lolos uji.

Mengapa saya hanya menuliskan kapasitas memori dan data retention dari E-KTP? Mari kita bandingkan E-KTP negara kita dengan KTP warga Malaysia, atau nama lainnya MyKad.

MyKad, kartu identitas penduduk Malaysia | THE STAR MALAYSIA

Saat diperkenalkan kepada publik pada tahun 2001 oleh pemerintah Malaysia melalui Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), MyKad memiliki chip EEPROM dengan kapasitas penyimpanan data sebesar 32 kb. Kapasitas tersebut lalu ditingkatkan menjadi dua kali lipat pada November 2002. Namun, sejak Januari 2012, kapasitas tersebut ditingkatkan lagi menjadi 80 kb.

Selain itu, dikutip dari situs resminya, data yang tersimpan di dalam chip MyKad bisa bertahan hingga 20 tahun. Kartunya sendiri akan awet selama 10 tahun dan sudah diuji dengan standar pengujian ISO 10373.

Dengan spesifikasi teknis tersebut, fungsi MyKad tidak hanya sebagai identitas kependudukan. Mengutip dari situs resmi JPN, ia juga bisa digunakan sebagai SIM, paspor (walau tidak sepenuhnya menggantikan berkas perjalanan luar negeri), aplikasi sarana publik, dompet elektronik untuk mempermudah transaksi pembayaran, dan bisa membuat informasi kesehatan dari empu-nya kartu tersebut.

Apa yang membuat teknologi di KTP negara kita kurang unggul ketimbang negara serumpun?

Jawabannya adalah praktik korupsi pada megaproyek pengadaan E-KTP yang merugikan negara sampai Rp 2,314 triliun. Skandal tersebut terkuak pada tahun 2014 lalu dan melibatkan nama-nama besar. Salah satunya adalah “papa kita tercintah”, Setya Novanto. Korupsi tersebut membuat spesifikasi teknis E-KTP “disunat” dari yang seharusnya bisa digunakan untuk berbagai layanan pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Gembong pada awal tulisan ini.

Jika Prabowo Subianto terpilih pada Pemilihan Presiden 17 April nanti dan ide “Satu E-KTP” Sandiaga akan diwujudkan, maka pemerintahan selanjutnya harus menyiapkan anggaran untuk penggantian kartu E-KTP baru dengan spesifikasi teknis yang lebih mumpuni. Anggaran tersebut mungkin tidak termasuk pengadaan alat-alat perekam data E-KTP, karena seharusnya alat-alat yang dibeli pada proyek pengadaan E-KTP pertama masih bisa dipakai.

Tetapi, jika nanti Jokowi terpilih lagi, ide Sandiaga tersebut sebaiknya dipertimbangkan untuk digabung dengan “program 3 kartu” yang menjadi janji mereka dalam kampanye. Meski nantinya pemerintahan Jokowi jilid 2 harus memikirkan penerapan ide tersebut pada pemegang Kartu Indonesia Pintar, yaitu anak sekolah dan berusia di bawah 17 tahun. Barangkali, pemerintah bisa menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah diperkenalkan sejak 2016 lalu.

Kemiripan Ide Sandiaga dengan Program Ditjen Pajak

Penelurusan terkait ide “Satu E-KTP” Sandiaga Uno membawa saya ke salah satu berita Kompas.com yang terbit pada tahun 2017. Ternyata, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pernah meluncurkan prototipe dari kartu pintar Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Smart Card, yang dinamakan Kartu Indonesia Satu (Kartin1).

Nantinya kartu tersebut bisa diisi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP, SIM, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, hingga data kartu kredit. Persis seperti ide Sandiaga Uno pada debat hari Minggu itu.

Sayangnya, platform Kartin1 tidak bisa dimasukkan ke dalam E-KTP. Seperti yang dibahas sebelumnya, kapasitas penyimpanan data di dalam E-KTP masih sangat terbatas dibanding platform Kartin1. Hambatan tersebut membuat program Kartin1 belum ada kabar lagi sampai sekarang.

Bisa jadi, pengembangan program tersebut akan berlanjut jika ide “Satu E-KTP” Sandiaga Uno nanti bergulir. Meski begitu, Direktur P2 Humas Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama, saat ditemui Tirto, menyebut penggunaan kartu multi-data masih memerlukan beleid atau aturan lanjutan. Contohnya, aturan yang mewajibkan masyarakat memiliki satu kartu terintegrasi dalam sejumlah transaksi.

“Mengintegrasikan itu saja belum cukup, perlu ada aturan yang mengatakan jika Anda transaksi harus mencantumkan nomor itu. Anda beli mobil, beli ini itu, harus mencantumkan nomor itu. Kalau itu enggak ada, ya sama saja,” kata Hestu.

Setidaknya, program Kartin1 tersebut membuahkan hasil yang bisa saja dilanjutkan jika ide “Satu E-KTP” akan diwujudkan, yaitu kerjasama antara instansi pemerintah yang ingin memanfaatkan single identity number dari E-KTP.

Masih dari Tirto, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Robert Pakpahan, mengatakan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah ditandatangani pada Jumat (2/11/2018). PKS tersebut untuk program integrasi E-KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu langkah menerapkan single identity number di dalam administrasi kependudukan di Indonesia.

Jika ide “Satu E-KTP” hendak dilakukan, kerjasama mereka bisa saja berlanjut, bahkan bisa meluas ke instansi lainnya. Dan secara tidak langsung, berdampak pada pengembangan program Kartin1 yang dapat dilebur dengan ide tersebut.

Bagian akhir artikel ini bisa Anda baca melalui link ini.

Tulisan terkait

Mungkin kamu pengen baca ini juga

Menyingkap Maksud Iklan Tri “Kebebasan itu Nyata”

Beberapa saat lalu, operator seluler Indonesia, Tri, mengeluarkan iklan baru yang bertajuk “Kebebasan itu Nyata”. Iklan ini menceritakan tentang beberapa hal tentang kebebasan yang ternyata masih dikekang oleh suatu hal. Tetapi, dibalik iklan itu, terdapat suatu sindiran terhadap operator seluler lain di Indonesia, hanya sindiran mereka dibawakan secara halu, tidak seperti iklan operator seluler lain […]

donasi covid-19

Perlunya Variasi Donasi kala Pandemi

Pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat yang ekonominya terdampak. Gerakan donasi pun mulai banyak bermunculan, khususnya donasi sembako. Sebentar, memangnya pengeluaran warga hanya soal pangan saja?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *